0
0
Kabupaten Banjar, BeritaBanjarbaru.com – Pembagian seragam Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Banjar untuk kepentingan pengamanan Pemilu 2024 diduga tidak merata. Bahkan, mencuat kabar adanya berbagai masalah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Kantor Satp PP Kabupaten Banjar menyediakan sebanyak 2.950 pasang seragam baru untuk anggota Satlinmas Pemilu 2024 ke pihak penyedia. Yaitu CV Jodion Unggul Perkasa.
Dengan anggaran yang disediakan, yaitu sebesar Rp. 5.144.800.000, dengan harga satuan Rp 1.744.000 perpasang, ditambah pentungan, rompi, topi dan sepatu.
Setiap desa di Kabupaten Banjar mendapat jatah 10 pasang. Namun sebagian desa hanya menerima 3 pasang, dan parahnya desa yang berada di kawasan terpencil tidak mendapatkan seragam sama sekali. Alasannya, untuk menutupi kekurangan jumlah seragam baru yang terbatas, agar terkesan merata.
Belakangan diketahui, jumlah pesanan yang datang hanya 2.681 pasang, bukan 2.950 pasang, sebagaimana dalam perjanjian kontrak.
Parahnya lagi, pihak pengguna anggaran membayarnya senilai Rp. 5.144.800.000, walau jumlah seragam baru yang datang, tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan.
Salah satu warga Kabupaten Banjar, Arbain merasa miris atas adanya kejanggalan tersebut. Dirinya juga berharap adanya tindak tegas dari aparat penegak hukum (APH).
“Semoga APH bisa menyelidiki kasus ini guna membuktikan adanya indikasi KKN dalam proyek pengadaan seragam baru Satlinmas pemilu 2024,” katanya.
Menurutnya, pengadaan seragam baru untuk anggota Satlinmas ini rentan dikorupsi. Dia menilai, sulit untuk mengawasiya. Apalagi daerahnya memiliki wilayah yang luas dan sebagian berada di kawasan terpencil.
Oleh karenanya, untuk membongkar kasus ini harus melibatkan masyarakat, terutama aparat pemerintah desa, sebagai obyek penerima jatah seragam baru Satlinmas.
” Saya menyakini, kalau kasus ini terbongkar, bakal banyak pihak yang terlibat. Kerugiannya juga fantastis,” kata Arbain.
