KALIMANTAN SELATAN, Beritabanjarbaru.com – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, meminta penanganan stunting di desa dilakukan secara terpadu dan tidak sekadar berakhir pada laporan kegiatan.
Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa wilayah Kalimantan Selatan, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (5/11/2026).
Menurut Riza, penurunan stunting membutuhkan kerja sama pemerintah pusat hingga desa, puskesmas, posyandu, kader pembangunan manusia, serta tim pendamping keluarga. Pendampingan ibu hamil, ibu menyusui, dan pemantauan tumbuh kembang balita harus dipastikan berjalan.
“Perkuat konvergensi, jangan bekerja sendiri-sendiri. Penurunan stunting bukan hanya kerja pemerintah pusat, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh tingkatan pemerintahan dan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta data menjadi dasar penentuan kebijakan dan intervensi. Evaluasi harus mampu mengidentifikasi program yang berhasil, kendala di lapangan, serta pihak yang bertanggung jawab menindaklanjutinya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kalsel, Galuh Tantri Narinda, menyebut kader pembangunan manusia, tim pendamping keluarga, dan kader posyandu memiliki peran penting karena bersentuhan langsung dengan ibu hamil dan balita.
Pemprov Kalsel turut melibatkan 12 perangkat daerah dalam upaya penurunan stunting. Programnya antara lain pembinaan posyandu, penguatan ketahanan pangan keluarga, Gemarikan, perbaikan rumah tidak layak huni dan sanitasi, serta bantuan makanan tambahan bagi ibu dan anak.
Galuh berharap hasil rapat koordinasi tersebut ditindaklanjuti melalui penguatan kerja sama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga upaya pencegahan stunting benar-benar dirasakan masyarakat.
