beritabanjarbaru.com BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting pada 2026. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Aula Gawi Sabarataan, Senin (16/11/2026).
Rakor dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Banjarbaru, H. Marhain Rahman, yang hadir mewakili Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby.
Dalam sambutan tertulis wali kota yang dibacakannya, Marhain menyampaikan bahwa penanganan stunting tidak bisa dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Persoalan ini berkaitan dengan berbagai faktor, mulai dari kecukupan gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan, ketersediaan pangan hingga kondisi sosial ekonomi keluarga.
Karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar intervensi penanganan stunting berjalan terpadu dan tepat sasaran.
“Melalui momentum rapat koordinasi ini, seluruh pihak diajak untuk membangun kepedulian bersama, mengevaluasi langkah yang telah berjalan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan strategi yang lebih terarah agar penurunan stunting di Banjarbaru berjalan optimal,” ujar Marhain.
Wali Kota juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan menjalankan peran sesuai tugas masing-masing. Akurasi data menjadi perhatian penting, terutama untuk menentukan keluarga sasaran dan memastikan intervensi yang diberikan sesuai kebutuhan.
Di tingkat kewilayahan, camat dan lurah bersama kepala puskesmas, tenaga kesehatan, kader, Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta Tim Penggerak PKK diminta aktif menjangkau masyarakat.
Pendampingan secara berkelanjutan diperlukan agar keluarga yang membutuhkan tidak luput dari perhatian dan memperoleh penanganan sesuai kondisi masing-masing.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarbaru, perwakilan BKKBN dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala BPS Kota Banjarbaru, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru, tenaga ahli, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
