Kalimantan Selatan, BeritaBanjarbaru.com – Upaya menekan angka stunting di Kalimantan Selatan tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Peran lembaga kemasyarakatan yang bersentuhan langsung dengan warga juga dinilai penting untuk mendorong perubahan perilaku keluarga dan memperkuat pencegahan sejak tingkat desa.
Karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2026 di Banjarmasin, Senin (26/10/2026).
Kegiatan yang diikuti 55 peserta dari 11 kabupaten tersebut mengusung tema peningkatan kapasitas pengurus LKD dalam mendukung percepatan penurunan stunting melalui sinergi kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.
Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto, menegaskan bahwa pembangunan desa tidak boleh hanya berorientasi pada infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi perhatian, termasuk memastikan anak-anak tumbuh sehat dan berkembang secara optimal.
Menurutnya, stunting merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan pemenuhan gizi. Pola asuh keluarga, ketahanan pangan, akses air minum, sanitasi layak, kondisi sosial ekonomi, hingga perilaku hidup bersih dan sehat turut memengaruhi upaya pencegahannya.
“Upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan dan kerja sama seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader pemberdayaan masyarakat, hingga keluarga dan masyarakat secara luas,” pesan Iwan.
Iwan menilai LKD memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Kedekatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengenali persoalan warga, membangun kesadaran keluarga, serta mendorong perubahan perilaku yang mendukung pencegahan stunting.
Sejumlah kelembagaan, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), diharapkan mengambil peran lebih aktif.
Keterlibatan mereka diperlukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat, menghidupkan semangat gotong royong, serta membantu pemerintah desa mengidentifikasi kebutuhan warga yang memerlukan perhatian.
“Untuk itu, pengurus perlu meningkatkan kepedulian terhadap kondisi warga serta membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah desa maupun pemangku kepentingan lainnya,” ucapnya.
Melalui penguatan tersebut, lembaga kemasyarakatan diharapkan tidak hanya menjalankan kegiatan sosial rutin, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
Bimtek ini menjadi salah satu upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus LKD agar lebih memahami tugas serta tanggung jawab kelembagaan dalam mendukung percepatan penurunan stunting.
Selain menerima materi, peserta juga diharapkan dapat bertukar pengalaman, menyamakan persepsi, dan merumuskan langkah konkret yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.
Iwan berharap penguatan kelembagaan tersebut dapat menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penurunan stunting secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan.
“Anak-anak yang tumbuh sehat hari ini merupakan fondasi bagi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Karena itu, upaya pencegahan stunting harus menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
