Banjarbaru, BeritaBanjarbaru.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru dari Fraksi Golkar, Siska Monalisa, menegaskan persoalan dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diselesaikan secara tuntas dan tidak dibiarkan berlarut-larut.
Ia mengingatkan, program sosial yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat tidak boleh menimbulkan masalah baru bagi lingkungan dan warga sekitar.
Menurut Siska, ke depan setiap pembangunan dan operasional program harus sejak awal mengantisipasi dampak lingkungan hidup. Persoalan limbah, kata dia, tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai urusan pembuangan semata, terlebih di wilayah perkotaan seperti Banjarbaru.
“Limbah harus dikelola secara bertanggung jawab, terencana, dan berkelanjutan. Jika limbah dapur langsung dibuang ke drainase atau lingkungan sekitar, dampaknya bisa merusak kualitas air tanah, kesehatan lingkungan, hingga kesehatan masyarakat,” ujar Siska Monalisa, Rabu (28/1/2026).
Ia menegaskan, ada ironi jika program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan menyehatkan anak-anak justru berpotensi menciptakan lingkungan yang tidak sehat akibat pengelolaan limbah yang buruk.
“Kalau kita bicara makanan bergizi untuk anak-anak, maka lingkungan tempat mereka tumbuh juga harus sehat. Jangan sampai niatnya baik, tapi dampaknya justru merugikan warga,” tegasnya.
Siska juga menyoroti potensi limbah dapur MBG yang sejatinya bisa dimanfaatkan. Limbah organik seperti sisa sayuran dan bahan makanan, menurutnya, dapat diolah menjadi kompos atau pupuk organik, sehingga tidak hanya mengurangi pencemaran tetapi juga mendukung konsep ekonomi hijau dan pengelolaan limbah bernilai.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas dinas sejak tahap perencanaan. Sebelum dapur MBG dibangun dan dioperasikan, seharusnya sudah ada komunikasi yang matang dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait sistem pengolahan limbah, serta Dinas PUPR mengenai spesifikasi bangunan, saluran pembuangan, hingga daya dukung lingkungan.
“Jangan hanya fokus pada bangunan dan operasional programnya, tetapi lupa memastikan pengelolaan limbahnya sesuai aturan. Lingkungan ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak dan harus dijaga bersama,” ujarnya.
Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru dinilai memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Setiap potensi pencemaran, menurut Siska, harus diantisipasi sejak awal karena dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat, khususnya di kawasan permukiman.
Ia berharap persoalan dugaan pencemaran limbah dapur MBG ini menjadi pembelajaran bersama agar ke depan setiap program dan pembangunan berjalan seimbang antara manfaat sosial dan kelestarian lingkungan.
“Komisi III DPRD Kota Banjarbaru akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap pembangunan benar-benar membawa kebaikan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga bagi masa depan lingkungan dan generasi berikutnya,” pungkasnya.
