beritabanjarbaru.com BANJARBARU – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serius mendukung pengisian data Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tahun 2026. Ia bahkan meminta jajaran yang tidak responsif dalam proses evaluasi dan penyediaan data agar segera dilaporkan kepadanya.
Penegasan itu disampaikan Sirajoni saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengisian Data MCSP KPK RI Tahun 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Selasa (17/11/2026).
Rakor yang digelar Inspektorat Kota Banjarbaru tersebut diikuti perwakilan perangkat daerah. Selain mengoordinasikan kelengkapan dokumen, kegiatan ini juga mengevaluasi perkembangan pengisian data MCSP di masing-masing SKPD.
Dalam arahannya, Sirajoni menyebut peralihan dari Monitoring Center for Prevention (MCP) menuju MCSP menuntut komitmen lebih kuat, pengawasan yang lebih tajam, serta langkah nyata dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurutnya, upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya dibebankan kepada perangkat daerah tertentu. Seluruh SKPD harus terlibat melalui keterbukaan, kepedulian, dan kerja sama dalam memenuhi indikator yang telah ditetapkan.
“Jika ada pihak dari SKPD masing-masing yang tidak merespon atau tidak mendukung pelaksanaan MCSP ini, langsung laporkan, boleh laporkan kepada saya secara langsung,” tegas Sirajoni.
Ia juga menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan MCSP 2026.
Pertama, komitmen dan ketepatan waktu. Setiap indikator dan rencana aksi harus diisi secara akurat, substansial, serta sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Kedua, optimalisasi pengawasan internal. Inspektorat diharapkan melakukan verifikasi dan pendampingan secara terarah kepada perangkat daerah pengampu agar kendala teknis maupun administratif dapat segera diselesaikan.
Ketiga, implementasi nyata di lapangan. MCSP, kata Sirajoni, harus menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi yang bersih dan melayani, bukan sekadar pemenuhan dokumen atau indikator penilaian.
“Dan ketiga, implementasi nyata di lapangan. Yaitu dengan menjadikan MCSP sebagai budaya kerja birokrasi yang bersih dan melayani. Sehingga dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui layanan publik yang cepat, transparan, dan bebas pungutan liar,” lanjutnya.
Sirajoni meminta seluruh perangkat daerah memberi perhatian serius terhadap kelengkapan dan keakuratan data yang disampaikan sesuai ketentuan. Melalui koordinasi dan evaluasi tersebut, Pemko Banjarbaru berharap sistem pencegahan korupsi semakin kuat dan capaian indeks integritas daerah terus meningkat.
