Banjarbaru, BeritaBanjarbaru.com – Pertumbuhan kawasan permukiman di Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, mulai memunculkan persoalan dalam penataan wilayah. Salah satunya terjadi di RT 24 RW 06 yang kini menampung sekitar 700 kepala keluarga (KK) dan 26 kompleks perumahan dalam satu wilayah RT.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarbaru, Ririk Sumari, saat menggelar reses di Jalan Sirkuit, Komplek Permata Lorihua, RT 24 RW 06, Kelurahan Sungai Ulin.
Menurut Ririk, besarnya jumlah kompleks perumahan dan terus bertambahnya kawasan hunian membuat penataan infrastruktur membutuhkan perhatian lebih serius. Apalagi, pembangunan sejumlah kompleks perumahan di wilayah tersebut masih berlangsung.
Persoalan semakin kompleks karena penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dari pengembang kepada pemerintah kota belum sepenuhnya tuntas.
Dari 26 kompleks perumahan, baru enam yang telah menyerahkan PSU. Artinya, masih ada 20 kompleks yang belum menyelesaikan penyerahan fasilitas dan asetnya kepada pemerintah daerah.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena selama belum diserahkan, penanganan infrastrukturnya tidak bisa dilakukan secara leluasa. Akhirnya ada bagian yang bisa dikerjakan, sementara bagian lainnya belum,” kata Ririk.
Ia menilai persoalan tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar melalui komunikasi antara pemerintah, pengurus RT, pengelola kompleks perumahan dan lembaga kemasyarakatan setempat.
Ririk berencana memfasilitasi pertemuan dengan para ketua kompleks untuk membahas penyelesaian penyerahan PSU. Dengan demikian, pemerintah kota memiliki kewenangan terhadap aset fasilitas umum tersebut dan dapat memasukkannya dalam perencanaan pembangunan.
Selain infrastruktur, besarnya jumlah penduduk juga memunculkan kebutuhan fasilitas pelayanan dasar, terutama pendidikan.
Dalam pertemuan itu, warga mengusulkan pembangunan sekolah baru tingkat dasar karena pertumbuhan penduduk di Kelurahan Sungai Ulin dinilai cukup pesat.
Aspirasi tersebut, bersama permintaan bantuan sarana dan prasarana keagamaan, akan dihimpun dan diteruskan kepada perangkat daerah terkait.
Ririk mengakui seluruh usulan masyarakat tidak mungkin direalisasikan sekaligus. Namun, ia memastikan aspirasi tersebut akan menjadi catatan untuk diperjuangkan secara bertahap.
Di tengah besarnya jumlah warga yang mencapai sekitar 700 KK, Ririk juga melihat pemekaran RT sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan.
Menurutnya, wilayah dengan jumlah penduduk sebesar itu perlu didiskusikan kembali agar pengelolaan administrasi dan pelayanan masyarakat bisa lebih efektif.
“Kalau saya pribadi, harapannya memang bisa dipecah. Tetapi nanti Pak RT yang mendiskusikan bagaimana baiknya dengan warga,” ujarnya.
