Indeks

DPRD dan Pemko Banjarbaru Sepakati 13 Raperda untuk Propemperda 2027

BANJARBARU – DPRD bersama Pemerintah Kota Banjarbaru menyepakati 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Tiga di antaranya merupakan Raperda inisiatif DPRD yang menyasar penataan pedagang kaki lima, pencegahan perilaku penyimpangan seksual, serta konservasi dan pengelolaan sumber daya air.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang I Tahun 2026–2027 dengan agenda penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Propemperda 2027, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Banjarbaru, Muhammad Syahrial, didampingi Wakil Ketua I Neny Hendriyawaty dan Wakil Ketua II Windi Novianto. Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, yang mewakili Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby.

Dalam rapat tersebut, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banjarbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Putra Qomaluddin Attar Nurriqli, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Dari 13 Raperda yang disepakati, tiga merupakan Raperda kumulatif terbuka, tujuh usulan Pemerintah Kota Banjarbaru, dan tiga inisiatif DPRD.

“Bapemperda DPRD bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Banjarbaru telah bersepakat untuk menetapkan Propemperda 2027 sebanyak 13 Raperda, terdiri dari tiga Raperda Kumulatif Terbuka, tujuh Raperda usulan Pemerintah Daerah, dan tiga Raperda inisiatif DPRD,” ujarnya.

Qomaluddin menjelaskan, kesepakatan Propemperda tidak menutup kemungkinan bagi DPRD maupun Pemko Banjarbaru mengajukan Raperda di luar daftar tersebut. Pengajuan tetap dapat dilakukan sepanjang memenuhi prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Tiga Raperda Inisiatif DPRD

Tiga Raperda inisiatif DPRD yang masuk dalam Propemperda 2027 meliputi Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual yang Bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Asusila; serta Raperda tentang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Banjarbaru.

Sementara itu, tujuh Raperda usulan Pemko Banjarbaru mencakup sejumlah bidang, mulai dari tanggung jawab sosial perusahaan, kelembagaan perangkat daerah, perencanaan industri, produk hukum daerah, penyertaan modal kepada PDAM Intan Banjar, pengarusutamaan gender, hingga penyelenggaraan pasar.

Daftar Lengkap 13 Raperda Propemperda 2027

A. Raperda Kumulatif Terbuka

  1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
  2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
  3. APBD Tahun Anggaran 2028.

B. Raperda Usulan Pemerintah Kota Banjarbaru

  1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
  2. Perubahan Kedua atas Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  3. Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Banjarbaru 2020–2040.
  4. Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
  5. Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.
  6. Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
  7. Penyelenggaraan Pasar.

C. Raperda Inisiatif DPRD

  1. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
  2. Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual yang Bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Asusila.
  3. Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Banjarbaru.

Kesepakatan Propemperda ini menjadi agenda awal proses legislasi daerah 2027. Tahap selanjutnya adalah pembahasan masing-masing Raperda sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebelum dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Exit mobile version