BANJARBARU, Beritabanjarbaru.com – Pengembangan kawasan perdesaan di Kalimantan Selatan mulai diarahkan agar tidak hanya bertumpu pada produksi pertanian dan perikanan. Pemerintah Provinsi Kalsel mendorong integrasi sektor produksi dengan pengolahan, perdagangan hingga pemasaran agar desa mampu menciptakan nilai tambah ekonomi.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kawasan Agrominapolitan Kabupaten Banjar. Kawasan ini masuk dalam tiga kawasan perdesaan di Kalimantan Selatan yang menjadi lokus Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dari total 30 kawasan prioritas secara nasional.
Untuk mempercepat pengembangannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar peningkatan kapasitas Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Banjar di Banjarbaru, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan pembangunan kawasan perdesaan.
Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Sekretaris Dinas, Raden Mas Ernato Surya Jaya, mengatakan pembangunan kawasan perdesaan membutuhkan pendekatan terpadu dan tidak bisa dilakukan secara terpisah berdasarkan batas administratif masing-masing desa.
“Pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu strategi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan perencanaan berkualitas, kelembagaan yang kuat, koordinasi efektif, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Menurutnya, TKPKP memiliki posisi penting dalam menyelaraskan kebijakan dan program lintas sektor, mengidentifikasi potensi maupun persoalan kawasan, memperkuat kerja sama antardesa, serta mendorong keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha dan masyarakat.
Khusus kawasan Agrominapolitan Kabupaten Banjar, potensi pengembangan mencakup sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.
Konsep yang didorong tidak berhenti pada peningkatan hasil produksi. Pemerintah ingin mengintegrasikan sektor tersebut dengan kegiatan pengolahan hasil, perdagangan, pemasaran, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Dengan pola tersebut, desa diharapkan tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Surya menjelaskan, Pemprov Kalsel melalui Dinas PMD telah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung percepatan pengembangan kawasan tersebut. Di antaranya pembentukan dan pelaksanaan rapat TKPKP tingkat provinsi, pendampingan teknis kepada pemerintah kabupaten, serta monitoring, evaluasi dan pembinaan.
“Penguatan kapasitas TKPKP menjadi sangat penting agar seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama, kemampuan koordinasi yang memadai, serta komitmen untuk mengawal pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan,” jelasnya.
Bimtek tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Staf Ahli Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bidang Hubungan Antarlembaga, Sugito; Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalsel, Mugiharto Wakhmadi; Dory Amanda Sari dari Bappeda Provinsi Kalsel; serta Shirley Adillah Al Kautsar dari Dinas PUPR Kalsel.
Pemprov Kalsel berharap kegiatan ini menghasilkan kesamaan persepsi, memperkuat kolaborasi antarlembaga, serta melahirkan rekomendasi dan langkah konkret untuk mempercepat pengembangan Agrominapolitan Kabupaten Banjar.
