Banjarbaru, matarakyat.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat untuk menetapkan status siaga atau kedaruratan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah ini dilakukan guna memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan karhutla.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat monitoring situasi terkini karhutla secara virtual bersama Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, di Command Center Kalsel, Banjarbaru, Senin (28/7/2025).
Menurut Muslim, secara umum kondisi karhutla di Kalsel saat ini belum termasuk kategori darurat jika dibandingkan dengan daerah prioritas lain di Indonesia.
Namun, langkah antisipatif perlu segera dilakukan, mengingat prediksi BMKG terkait peningkatan potensi kekeringan hingga akhir Agustus 2025.
“Hari ini kami menyampaikan laporan terkini dari daerah. Memang belum masuk kategori darurat, tetapi Pak Menteri meminta agar segera menetapkan status, apakah siaga, darurat, atau lainnya. Ini penting agar bantuan dari pusat dapat terkoordinasi dengan baik,” jelas Muslim.
Pemprov Kalsel, lanjutnya, akan segera melaporkan perkembangan ini kepada Gubernur Kalsel, H. Muhidin, dan menindaklanjutinya melalui rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Status akan ditentukan melalui rapat koordinasi. Mengingat tren kekeringan yang diprediksi meningkat di bulan Agustus, kita harus segera mengambil langkah-langkah terstruktur untuk mempercepat penanganan di lapangan,” tegasnya.
Muslim menambahkan, penentuan status siaga atau darurat harus berdasarkan kriteria dan data valid dari masing-masing daerah.
Karena itu, koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan agar kondisi aktual di lapangan dapat dilaporkan secara akurat.
“Saat ini baru dua daerah yang sudah menetapkan status siaga, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru. Kita akan mendorong daerah lain untuk segera melakukan hal serupa, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah,” pungkasnya.