Banjarmasin, BeritaBanjarbaru.com Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan program Reforma Agraria di daerah.
Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel, Ariadi Noor, pada Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria yang digelar di Kantor Wilayah BPN Kalsel, Kamis (18/9/2025).
Ariadi menyebut rapat ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan wilayah dalam mendukung keberhasilan Reforma Agraria.
“Koordinasi ini penting untuk berbagi informasi, menyusun rencana kerja, dan memperkuat kolaborasi agar pelaksanaan Reforma Agraria mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, Reforma Agraria merupakan agenda nasional yang bertujuan menciptakan keadilan sosial melalui penataan kepemilikan dan pemanfaatan lahan.
Program ini dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan, mencegah konflik agraria, serta memastikan tanah dikelola secara adil dan produktif.
“Selain itu, Reforma Agraria juga berperan besar dalam mendukung ketahanan pangan. Dengan akses legal atas lahan, produktivitas pertanian masyarakat dapat meningkat, sehingga berdampak pada kemandirian petani, penguatan ekonomi, dan stabilitas pasokan pangan,” jelas Ariadi.
Ia menambahkan, Reforma Agraria tidak boleh dipandang sebatas agenda sektoral, melainkan menjadi bagian integral dari pembangunan daerah maupun nasional.
Tahun 2025 pun diharapkan menjadi momentum percepatan dan konsolidasi pelaksanaan Reforma Agraria di Kalsel.
“Kita harus bergerak lebih cepat dengan tata kelola yang terarah agar keadilan agraria benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Kalsel, Abdul Aziz, menuturkan bahwa kegiatan ini juga menjadi ajang evaluasi atas capaian tahun sebelumnya.
Ia menyebut, sejumlah keberhasilan sudah diraih pada 2024, termasuk dukungan bagi UMKM melalui optimalisasi pemanfaatan lahan.
“Namun, untuk mendorong produktivitas dan edukasi masyarakat, diperlukan dukungan anggaran yang memadai. Dana dari BPN sifatnya hanya pemicu, sehingga sinergi lintas instansi sangat dibutuhkan,” ungkapnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Gugus Tugas Reforma Agraria Kalsel, jajaran BPN, Biro Perekonomian Setda Kalsel, SKPD terkait, serta perwakilan perangkat daerah.
Melalui koordinasi ini, diharapkan kolaborasi seluruh pihak dapat semakin kuat dalam mewujudkan keadilan agraria sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
