BANJARBARU – DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru menyepakati 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melanjutkan pembahasan sejumlah regulasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Propemperda Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang I Tahun 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pemko Banjarbaru menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan usulan Raperda hingga disepakati masuk dalam program legislasi daerah tersebut.
Apresiasi itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, saat menghadiri rapat paripurna mewakili Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby.
Saat membacakan sambutan wali kota, Sirajoni menyampaikan bahwa penyusunan 13 Raperda tersebut telah mempertimbangkan inventarisasi kebutuhan regulasi daerah, amanat peraturan perundang-undangan, kewenangan pemerintah daerah, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika masyarakat.
“Mudah-mudahan 13 Raperda yang telah disampaikan dan ditetapkan dalam Propemperda 2027 dapat dibahas bersama, sehingga melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang baik dan sesuai dengan asas pembentukannya,” harapnya.
Menurut Pemko, keberadaan Propemperda menjadi bagian penting dalam menyiapkan landasan hukum bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, setiap Raperda tetap harus melalui tahapan pembahasan sebelum dapat ditetapkan menjadi Perda.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial, didampingi Wakil Ketua I Neny Hendriyawaty dan Wakil Ketua II Windi Novianto, bersama Sekda Sirajoni. Prosesi tersebut disaksikan para undangan yang hadir dalam rapat paripurna.










