Banjarbaru, BeritaBanjarbaru.com – Ketersediaan sejumlah komoditas pangan di Kota Banjarbaru tercatat melampaui kebutuhan bulanan. Namun, kondisi tersebut tetap membutuhkan pengawasan harga dan distribusi agar surplus pasokan benar-benar berdampak pada keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Hasil pemantauan itu menjadi perhatian Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kios Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), Rabu (30/9/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Lisa memeriksa stok dan harga sejumlah kebutuhan pokok, mulai dari beras, gula konsumsi, minyak goreng hingga telur ayam. Ia juga melihat langsung pemasaran beras lokal yang berasal dari Kecamatan Cempaka.
“Ketahanan pangan bukan hanya tentang memastikan stok tersedia, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kita ingin memastikan piring makan masyarakat tetap terjaga,” tegas Lisa.
Berdasarkan data stok dan pasokan September 2026, ketersediaan beras di Banjarbaru mencapai 1.829 ton atau surplus 422,44 ton dari kebutuhan bulanan.
Surplus juga tercatat pada komoditas lainnya, yakni gula konsumsi sebesar 201,61 ton, minyak goreng 109,45 ton, dan telur ayam 87,02 ton.
Meski pasokan sejumlah komoditas berada di atas perkiraan kebutuhan, pemerintah daerah tetap perlu memastikan kelancaran distribusi dan memantau perkembangan harga. Sebab, ketersediaan barang yang melimpah belum dengan sendirinya menjamin seluruh masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Beras Cempaka Didorong Tembus Pasar
Selain memantau ketersediaan pangan, sidak tersebut turut menyoroti peluang memperluas pemasaran hasil pertanian lokal melalui Kios Pangan DKP3.
Di lokasi itu, beras lokal asal Kecamatan Cempaka tersedia sebanyak 100 kilogram dengan harga Rp23.000 per kilogram. Produk tersebut menjadi salah satu upaya membuka akses pemasaran bagi petani daerah.
Lisa menegaskan, keberadaan kios pangan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penjualan bahan pokok, tetapi juga menjadi saluran pemasaran bagi hasil pertanian masyarakat Banjarbaru.
“Saya ingin Kios Pangan DKP3 tidak hanya menjadi tempat penjualan bahan pokok, tetapi juga menjadi ruang bagi petani lokal untuk memasarkan hasil pertaniannya. Kita harus mendukung produk lokal agar petani memiliki akses pasar yang lebih baik dan ketahanan pangan daerah semakin kuat,” ujarnya.
Dorongan tersebut menjadi penting agar petani lokal memiliki akses pasar yang lebih luas dan hasil panen mereka dapat terserap melalui saluran pemasaran yang dikelola pemerintah daerah.
Sebagai tindak lanjut hasil sidak, DKP3 merencanakan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Bersubsidi, pemantauan harga secara berkala, serta penyusunan kesepakatan dengan gabungan kelompok tani (Gapoktan) se-Kota Banjarbaru untuk memasok produk pertanian ke kios pangan.
Melalui langkah tersebut, Pemko Banjarbaru berupaya menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat hubungan antara produksi petani lokal dan kebutuhan pangan masyarakat.
Tantangannya, upaya tersebut perlu diikuti pelaksanaan program yang konsisten agar surplus pasokan tidak hanya tercatat dalam data, tetapi juga mendukung keterjangkauan harga dan membuka peluang pasar yang berkelanjutan bagi petani lokal.
