Banjarbaru, BeritaBanjarbaru.com — Upaya menjadikan Banjarbaru sebagai kota inklusi terus diperkuat. DPRD Kota Banjarbaru mendorong pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di setiap SKPD sebagai langkah strategis untuk memastikan kebijakan yang lebih terarah dan berpihak.
Anggota Komisi II DPRD Banjarbaru, Emi Lasari, menegaskan bahwa kebijakan inklusi tidak cukup hanya membuka peluang, tetapi juga harus diiringi kesiapan sistem dan sumber daya.
“Bukan hanya soal kesempatan kerja, tapi bagaimana regulasi yang disusun benar-benar berpihak dan bisa dijalankan secara efektif,” ujarnya usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama organisasi disabilitas, Selasa (31/3/2026).
Menurut Emi, RDP menjadi ruang penting untuk menyerap aspirasi langsung dari penyandang disabilitas, sehingga kebijakan yang dirancang tidak bersifat normatif, melainkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia menyoroti pentingnya penguatan regulasi terkait kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, yakni dua persen di perusahaan daerah dan satu persen di sektor swasta, agar implementasinya lebih optimal di tingkat daerah.
Namun demikian, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian, terutama terkait keakuratan data dan kesiapan keterampilan penyandang disabilitas.
“Data yang valid sangat penting, mulai dari usia hingga jenis disabilitas. Ini menjadi dasar dalam menyusun program pelatihan dan pemberdayaan yang tepat,” jelasnya.
Berdasarkan hasil RDP, jumlah penyandang disabilitas di Banjarbaru diperkirakan mencapai sekitar 600 orang. Data tersebut dinilai perlu dipetakan lebih rinci untuk mendukung kebijakan yang lebih efektif.
Emi menambahkan, pembentukan Unit Layanan Disabilitas diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi layanan, pelatihan, dan pemberdayaan, sehingga seluruh program berjalan lebih terintegrasi.
“Kesempatan harus dibarengi dengan kesiapan. Pelatihan kerja menjadi kunci agar penyandang disabilitas bisa bersaing secara optimal,” katanya.
