Kalimantan Selatan, BeritaBanjarbaru.com– Gubernur Kalsel H. Muhidin menekankan pentingnya tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang profesional, transparan, serta didukung kerja sama lintas instansi.
Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan yang dibacakan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalsel, Rahmaddin, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) UKPBJ se-Kalimantan Selatan yang dirangkai dengan Pemberian Penghargaan UKPBJ dan Pelantikan DPW IFPI Kalsel 2025–2030, Rabu (15/10/2025) di Banjarbaru.
Muhidin menyebut, Rakorda menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dan pembenahan sistem pengadaan agar pelaksanaannya semakin efisien, akuntabel, serta bebas dari kepentingan pribadi.
Menurutnya, pengadaan barang/jasa merupakan sektor penopang pembangunan daerah.
Hampir seluruh program strategis, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga layanan publik, sangat bergantung pada pengelolaan pengadaan yang baik.Pada 2024, nilai pengadaan di lingkungan Pemprov Kalsel tercatat lebih dari Rp7,6 triliun untuk 25.407 paket pekerjaan.
Sedangkan tahun 2025, anggaran pengadaan mencapai Rp6,3 triliun.
“Dengan angka sebesar ini, dibutuhkan sistem yang kuat, organisasi yang mapan, serta SDM yang andal agar seluruh proses berjalan efektif dan berintegritas,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mewajibkan adanya Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sebagai Pokja Pemilihan di setiap pemerintah daerah.
Di tingkat provinsi, sudah ada 32 pejabat fungsional atau sekitar 76 persen dari kebutuhan ideal sebanyak 42 orang.
Muhidin mengingatkan kabupaten/kota yang belum mencapai target minimal 60 persen SDM PBJ untuk segera memenuhinya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan kesejahteraan bagi pejabat fungsional tersebut serta sinergi antara BKD, Bagian Organisasi, dan PBJ.
Gubernur turut menyoroti peran Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) sebagai mitra strategis untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM pengadaan di daerah.
“IFPI kami harapkan mampu memperkuat kompetensi anggotanya, meningkatkan kesejahteraan, serta menghadirkan pengadaan publik yang kompetitif dan berintegritas,” ujarnya.Menutup sambutannya, Muhidin meminta seluruh pihak terkait menjaga kredibilitas proses pengadaan.
“Tingkatkan perencanaan, patuhi aturan, dan perkuat pengawasan. Pastikan setiap penggunaan anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
