FRAKSI DPRD BANJARBARU SETUJUI RAPERDA USULAN PEMKO
0
0
Banjarbaru, BeritaBanjarbaru.com – DPRD Kota Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru untuk mengetahui Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penyampaian 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru sekaligus untuk mengetahui jawaban Wali Kota Banjarbaru terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi. Bertempat di Ruang Graha Paripurna Lantai 3 Gedung DPRD Kota Banjarbaru, pada Rabu (21/06/2023).
Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah tersebut, masing-masing fraksi DPRD Kota Banjarbaru memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Raperda yang diusulkan.
Ditemui setelah sidang rampung, Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono mengatakan bahwa dari pandangan ke tujuh fraksi, semua menerima empat buah rancangan peraturan daerah. Dia menambahkan bahwa rancangan peraturan tersebut akan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Banjarbaru sesuai dengan aturan yang telah ada.
“Dari pandangan ke tujuh fraksi semua menerima empat buah rancangan peraturan daerah, yang selanjutnya akan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Banjarbaru, yang tentunya sesuai dengan aturan yang telah ada,” katanya.
Lanjutnya Wartono berharap agar pembahasan mengenai empat buah rancangan peraturan daerah tersebut dapat selesai dengan cepat karena mereka percaya bahwa semakin cepat penyelesaiannya, semakin baik. Mereka juga menekankan bahwa tujuan dari rancangan peraturan daerah tersebut adalah untuk memaksimalkan potensi UMKM, Koperasi, SOTK (Susunan Organisasi Tatakerja), serta Satpol PP.
“Harapan kami pembahasan mengenai empat buah raperda tersebut semoga dapat selesai dengan cepat karena lebih cepat lebih baik terlebih lagi tujuan dari Raperda ini adalah untuk memaksimalkan potensi UMKM, Koperasi, SOTK (Susunan Organisasi Tatakerja), serta Satpol PP,” harapnya.
Dengan digelarnya Rapat Paripurna ini menjadi bukti nyata dari upaya DPRD Kota Banjarbaru dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan pengambilan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik di Kota Banjarbaru.
