Kalsel, BeritaBanjarbaru.com -Dinsos Kalsel Pelajari Penanganan HIV/AIDS ke Bali untuk Perkuat Program Pencegahan DaerahDinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke Provinsi Bali untuk memperdalam penanganan dan upaya penanggulangan HIV/AIDS.
Kegiatan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu itu melibatkan sejumlah instansi lintas sektor, termasuk Dinas Sosial kabupaten/kota, SKPD terkait, serta Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) YPR Kobra Kalsel.
Kepala Dinas Sosial Kalsel, M. Farhanie, melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Selamat Riadi, mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas SDM dan memperluas wawasan terkait strategi pencegahan serta penanganan HIV/AIDS di daerah.
“Ini merupakan studi komparasi pertama yang melibatkan langsung Dinas Sosial kabupaten/kota, SKPD, dan LKS.
Harapannya, hasil kegiatan ini bisa menjadi rujukan dalam merumuskan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kalsel,” ujar Selamat di Banjarmasin, Senin (8/12/2025).
Rombongan berjumlah 18 peserta, terdiri dari perwakilan Dinsos Provinsi Kalsel, Dinsos Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, serta unsur DP3KB, Kesbangpol, dan LKS YPR Kobra Kalsel.Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Provinsi Bali, Eka Wahyu Eka Putri.
Selain mengikuti paparan, peserta juga melakukan kunjungan ke Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali dan berdiskusi dengan Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Bali, Ni Putu Yuni.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan memperoleh gambaran bahwa kasus HIV/AIDS di Bali terus meningkat.
Data menyebutkan kasus di Kota Denpasar telah mencapai 22.034 jiwa, menempatkan Bali dalam lima besar provinsi dengan jumlah kasus tertinggi. Bahkan, laporan media daring mencatat sekitar 30 ribu kasus di tingkat provinsi.
Peningkatan ini dipengaruhi sejumlah faktor, seperti perilaku seks berisiko, pergantian pasangan, dan hubungan sesama jenis.
Selamat menjelaskan bahwa meskipun penanganan HIV/AIDS berada pada kewenangan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Bali tetap berperan dalam kasus tertentu melalui kerja sama dengan yayasan, lembaga sosial, dan relawan, termasuk Yayasan Kerthi Praja.
KPA Provinsi Bali juga terus memperkuat layanan konseling dan tes sukarela (VCT).
“Hasil pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Dinas Sosial kabupaten/kota, SKPD terkait, serta LKS dalam memperkuat program pencegahan HIV/AIDS di Kalsel,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan membutuhkan kolaborasi luas.
“Selain Dinas Kesehatan sebagai leading sector, kami berharap seluruh SKPD, Dinas Sosial kabupaten/kota, lembaga sosial, dan para relawan dapat terlibat aktif dalam penanganan HIV/AIDS,” ujarnya.
