1
0
Banjarbaru, BeritaBanjarbaru.com – Dua proyek pembangunan jembatan yang tengah dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru menghadapi kendala administrasi lahan. Salah satu warga, Supian Hadi, mengklaim sebagian tanah miliknya digunakan tanpa izin dalam proyek tersebut dan melakukan penutupan akses jalan di area yang bersengketa. Sengketa ini kini tengah difasilitasi untuk penyelesaian melalui pengukuran ulang batas tanah.
Supian Hadi, warga Cempaka, menunjukkan dokumen sertifikat tanah miliknya kepada pihak terkait saat pengecekan lapangan, Rabu (30/4/2025). Ia menegaskan bahwa berdasarkan sertifikat, lokasi proyek seharusnya berada di luar tanah miliknya.
Bahkan pada saat Kepala Dinas PUPR dan jajarannya bersama Kadisperkim Kota Banjarbaru untuk mengecek di lapangan usai akses jalan ditutup hanya bisa melihat sertifikat tanah yang diperlihatkan olehnya sebagai tanda kepemilikan hak atas tanah tersebut.
Dikonfirmasi di kantornya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Banjarbaru ADi Maulana membenarkan telah terjadi penutupan akses jalan dalam proses pengerjaan proyek yang menelan biaya Rp4,6 Miliar tersesbut. Bersama tim, dirinya pun telah ke lapangan untuk memastikan jika lahan yang akan dibangun jembatan tersebut tidak bermasalah.
“Kami sudah ke lapangan untuk melakukan pengukuran ulang bersama Badan Pertanahan guna memastikan patok tanah Pak Supiah Hadi. Untuk kejelasan lahan yang menjadi permasalahan pihaknya masih menunggu hasil dari pengukuran kembali oleh BPN dalam seminggu ke depan,” ucap Adi Maulana.
Proyek dua jembatan itu, dilanjutkan Adi, menelan anggaran Rp4,6 Miliar dengan waktu pengerjaan selama tujuh bulan terhitung sejak 9 April 2025 dan diperkirakan selesai paa November 2025.
