BANJARBARU, BeritaBanjarbaru.com – Kualitas data di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi salah satu faktor penting yang menentukan ketepatan kebijakan pembangunan. Untuk memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru memperkuat pembinaan statistik sektoral.
Kegiatan literasi dan pembinaan tersebut menyasar sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terpilih yang diproyeksikan menjadi lokus Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
Pembinaan dilaksanakan secara bergiliran pada 27 Oktober hingga 5 November 2026. Empat instansi yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnaker), serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru.
Upaya ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga mendorong setiap perangkat daerah memastikan data yang dihasilkan memiliki kualitas, diperbarui secara berkala, dan terintegrasi dengan data dari instansi lainnya.
Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Banjarbaru, Krisman, menegaskan bahwa ketersediaan data yang akurat dan mutakhir menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan serta evaluasi pembangunan daerah.
“Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kuncinya. Tantangan sesungguhnya bukan sekadar mengumpulkan data, tetapi bagaimana memastikan data tersebut benar-benar berkualitas, diperbarui secara berkala, serta terintegrasi antarperangkat daerah untuk mendukung pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan Kota Banjarbaru,” ujar Krisman.
Dalam proses pembinaan, Diskominfo dan BPS menerapkan kerangka kerja Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), yakni model proses bisnis statistik yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan data secara sistematis.
Melalui pendekatan tersebut, proses pengelolaan statistik sektoral diharapkan berjalan lebih terarah dan terkoordinasi, mulai dari tahapan pengolahan hingga menghasilkan data yang valid dan dapat diandalkan.
Penguatan statistik sektoral ini menjadi penting karena data yang tidak akurat berisiko memengaruhi penentuan prioritas, alokasi sumber daya, hingga evaluasi keberhasilan program pemerintah.
Karena itu, sinergi antarperangkat daerah menjadi salah satu kunci agar data yang dihasilkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membentuk ekosistem informasi yang terpadu.
Diskominfo dan BPS Banjarbaru berharap pembinaan tersebut dapat meningkatkan kapasitas instansi dalam mengelola statistik sektoral sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat.
Dengan data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan arah kebijakan dan mengukur hasil pembangunan.
