BANJARBARU, BeritaBanjarbaru.com – Komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mewujudkan kesetaraan gender diuji melalui verifikasi lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 atau PPE 2026, Selasa (27/10/2026).
Evaluasi yang berlangsung di Aula Gawi Sabarataan Pemerintah Kota Banjarbaru tersebut dilaksanakan secara daring bersama tim verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI.
Dalam kegiatan itu, Staf Ahli Wali Kota Banjarbaru Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, Abdussamad, menyampaikan sambutan Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby.
Lisa menegaskan, keberhasilan pengarusutamaan gender tidak semestinya hanya diukur dari penghargaan yang diperoleh pemerintah daerah. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan kesetaraan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Target kita bukan sekadar meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), melainkan memastikan dampak nyata dari keadilan gender dirasakan langsung oleh seluruh warga Kota Banjarbaru,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan inklusif harus membuka akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat. Tidak hanya perempuan, perhatian juga perlu diberikan kepada anak-anak, lanjut usia, serta penyandang disabilitas agar mereka dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil.
Salah satu aspek yang ditekankan adalah penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Pendekatan ini perlu diterapkan sejak penyusunan dokumen perencanaan hingga pelaksanaan program, sehingga kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda dapat dipertimbangkan dalam kebijakan pemerintah.
Pelaksanaannya juga tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan organisasi perempuan, dunia usaha, unsur masyarakat, dan generasi muda dinilai penting untuk memperluas dampak program kesetaraan gender.
Melalui verifikasi tersebut, Pemko Banjarbaru menyampaikan data, capaian, inovasi, serta tantangan dalam pelaksanaan PUG. Proses ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperoleh masukan dari tim verifikator sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan program ke depan.
Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya Banjarbaru memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen tersebut tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan melalui program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara nyata.
