Kabupaten Banjar, BeritaBanjarbaru.com – Persoalan banjir yang berdampak pada desa-desa di sekitar perkebunan sawit PT Palmina Utama di Kecamatan Cintapuri kini mulai diarahkan ke tahapan solusi konkret. Hal itu mengemuka dalam rapat gabungan Komisi I, II, III, IV bersama pimpinan DPRD Kabupaten Banjar yang membahas pengaduan masyarakat terkait tata kelola air perusahaan.
Rapat tersebut tidak hanya menjadi forum klarifikasi, tetapi juga momentum penyusunan langkah penanganan banjir secara bertahap, mulai dari penanganan darurat hingga perencanaan jangka panjang berbasis sistem.
Direktur Operasional PT Palmina Utama, Leksono Budi Santoso, menyatakan perusahaan tidak ingin berhenti pada respons reaktif semata. Menurutnya, kondisi banjir di wilayah ring satu menjadi evaluasi penting bagi perusahaan untuk memperbaiki pola pengelolaan air secara menyeluruh.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Karena itu, untuk jangka pendek kami sudah bergerak dengan bantuan langsung dan pengurangan operasional pompa,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).
Sebagai langkah cepat, PT Palmina Utama telah menurunkan operasional pompa hingga 47 persen selama sepekan terakhir guna membantu menurunkan debit air di kawasan terdampak. Perusahaan juga membuka data operasional pompa agar dapat dipantau bersama oleh masyarakat.
Tidak berhenti di situ, perusahaan mulai memetakan solusi jangka menengah melalui rencana pembangunan Water Management System (WMS) yang akan disesuaikan dengan karakter wilayah dan kebutuhan desa sekitar.
“Kami tidak ingin membangun sistem yang tidak tepat sasaran. Karena itu, kami ingin survei bersama pemerintah daerah agar desain, teknologi, hingga skema pembiayaannya benar-benar sesuai kondisi lapangan,” jelas Leksono.
Momentum musim kemarau disebut sebagai waktu ideal untuk memulai pembangunan fisik. PT Palmina Utama menargetkan pelaksanaan proyek WMS dimulai pada Mei hingga Oktober 2026, sebelum diuji saat musim hujan di akhir tahun.
Sementara itu, untuk solusi berskala besar seperti normalisasi sungai utama dan pembangunan tanggul permanen, perusahaan menyatakan akan sepenuhnya mengikuti kebijakan dan arahan pemerintah daerah karena kompleksitas dan keterlibatan banyak pihak.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora, menegaskan bahwa DPRD mendorong agar hasil rapat tidak berhenti sebagai wacana. Ia meminta pemerintah daerah segera membentuk tim khusus agar penanganan banjir berjalan terkoordinasi dan terukur.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian. Tim ini penting agar persoalan banjir bisa ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegas Irwan.
