0
0
Banjarbaru, BeritaBanjarbaru.com – Hadirnya angkutan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarbaru ditujukan untuk meminimalisir kemacetan, polusi udara dan kecelakaan lalu lintas.
Adapun angkutan umum yang ada seperti Bus Rapid Transit (BRT), Buy The Service (BTS) Teman Bus hingga DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia) atau saat ini disebut dengan Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia.
Namun, adanya bus tersebut juga harus dipengkapi dengan fasilitas halte. Di Banjarbaru masih ditemui beberapa titik yang belum memiliki fasilitas halte.
Salah satu titik tersebut seperti di Jalan Ahmad Yani Km 29 (Indomaret) dan Jalan Ahmad Yani Km 36 (seberang FMIPA ULM).
Penumpang bus Gading Arya Dewa, warga Komplek Pesona Puri Banjar Asri, mengeluhkan karena tidak adanya halte tempat penumpang menunggu.
“Saya selalu menggunakan fasilitas umum ini setiap kali pergi ke kampus. Berdiri saja dan panas, menunggu paling cepat 10 menit dan paling lama 30 menit, tidak ada tempat duduk yang disediakan,” ujarnya. Rabu (8/3/2023).
Gading melanjutkan, dirinya menaiki bus dari depan Indomaret Km 29, turunnya di seberang FMIPA Universitas Lambung Mangkurat, yang sama-sama tidak ada haltenya.
Mengetahui hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari meminta kepada pemerintah harus segera menyediakan fasilitas halte.
“Halte yang beratap, tidak hanya bus stop saja. Tentunya agar para penumpang tidak kehujanan dan kepanasan. Penumpang harus merasa nyaman saat menunggu angkutan,” katanya. Rabu (8/3/2023).
Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, dikatakannya, untuk berkoordinasi dengan pihak Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XV Kalsel.
“Meski titik pemberhentian bus merupakan wewenang pusat, sudah selayaknya Pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini Dinas Perhubungan untuk memikirkan hal tersebut demi kenyamanan masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, perlu adanya koordinasi antara Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dengan BPTD Kalsel harus terus berkelanjutan.
“Kami mendorong Dinas Perhubungan untuk proaktif dengan BPTD Kalsel,” ujar Nurkhalis.
