Author: redaksidcs

Banjarbaru, BeritaBanjarbaru.com – Ratusan tenaga honorer di Kota Banjarbaru mendatangi gedung DPRD, Selasa (16/9/2025). Mereka terdiri dari pustakawan, tenaga tata usaha, hingga penjaga sekolah yang mengadukan nasib karena tidak masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Salah satu perwakilan, Syafiah Sari Hartati, menyampaikan kekecewaannya. Ia sudah 18 tahun mengabdi sebagai honorer di SDN 3 Cempaka, namun hingga kini belum ada kejelasan status. “Teman-teman ada yang sudah 19, 21, bahkan 22 tahun mengabdi. Rata-rata lebih dari 7 tahun, terutama penjaga sekolah, karena di SD sudah tidak ada…

Read More

Banjarbaru, BeritaBanjarbaru.com – Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah di SMPN 1 Banjarbaru kini memunculkan polemik serius. Bukan semata soal jabatan yang diperebutkan, namun dugaan adanya intervensi dari anggota DPRD Banjarbaru dalam prosesnya. Koordinator Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD), Rachmadi, menegaskan bahwa aduan yang pihaknya ajukan bukan sekadar menyoroti soal jabatan kepala sekolah. “Yang menjadi perhatian kami adalah dugaan keterlibatan pihak eksternal, khususnya anggota DPRD, dalam proses pengisian jabatan. Ini menyangkut independensi dan integritas birokrasi,” tegasnya. Menanggapi laporan itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Banjarbaru, Emir Nahl Kharisma, memastikan pihaknya…

Read More

Banjarbaru, BeritaBanjarbaru.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru mengubah arah prioritas legislasi tahun ini dengan membatalkan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sebelumnya masuk dalam Program Pembentukan Raperda (Propemperda) 2025. Dua raperda yang tidak jadi dibahas adalah Raperda Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Administrasi Kependudukan dan Raperda Pertanian Organik. Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah pembahasan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Bagian Hukum Pemko Banjarbaru. “Dibatalkan karena setelah melalui pertimbangan, dinilai tidak terlalu mendesak untuk diformalkan dalam bentuk perda,”…

Read More