Dugaan penimbunan BBM bersubsidi oleh pihak tak bertanggung jawab disinyalir menjadi biang kerok kelangkaan dan antrean kendaraan yang masih terjadi di Kalimantan Selatan. Masalah ini menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi antara Gubernur Kalsel, Kapolda, dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Selasa (2/6/2025).
Menurut Executive General Manager Pertamina Balikpapan, Iswahani, distribusi solar subsidi sejatinya sudah dibatasi lewat sistem QR Code. Meski petugas SPBU wajib memverifikasi pembeli, penerapannya di lapangan masih terkendala lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan konsumen.
Menyikapi hal itu, Gubernur Kalsel Muhidin meminta sistem kendali QR Code diperketat. Salah satu solusinya adalah mengintegrasikan sistem dengan data STNK kendaraan untuk mencegah manipulasi. Gubernur juga meminta skema perbaikan distribusi dari depo agar pengiriman BBM bisa dilakukan serentak dan teratur demi mengurai antrean. Ia menekankan bahwa pengawasan bersama harus ditingkatkan untuk menyapu bersih praktik penimbunan dan premanisme.
Rapat ini juga dihadiri oleh Plh. Sekdaprov Kalsel, Kepala Dinas Pariwisata, jajaran petinggi Polda Kalsel, serta Sales Area Manager Pertamina, Bondan Tri Wibowo.
