banner 728x250

145 Pengelola Aduan Banjarbaru Dibekali, Respons Laporan Warga Jadi Sorotan

banner 468x60

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat melalui sistem SP4N-LAPOR!. Sebanyak 145 pejabat penghubung dan admin pengelola pengaduan dibekali bimbingan teknis untuk meningkatkan kecepatan respons, ketepatan penanganan, serta kualitas tindak lanjut laporan warga.

Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru tersebut dirangkai dengan sosialisasi keamanan informasi di Aula Linggangan DPRD Kota Banjarbaru, Senin (16/11/2026).

Example 300x600

Bimtek dibuka Sekretaris Diskominfo Banjarbaru, Ahmad Syarief Nizami, mewakili Kepala Diskominfo Muhammad Agus Adrian. Kegiatan ini diikuti petugas pengelola pengaduan dari berbagai perangkat daerah.

Dalam sambutan Kepala Diskominfo yang dibacakannya, Ahmad Syarief menegaskan bahwa pengaduan masyarakat bukan sekadar bentuk ketidakpuasan terhadap pelayanan pemerintah, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan memperbaiki kualitas layanan publik.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan SP4N-LAPOR! tidak cukup diukur dari banyaknya laporan yang diterima. Kecepatan, ketepatan, dan kualitas penyelesaian aduan juga menjadi indikator penting.

“Keberhasilan pengelolaan SP4N-LAPOR! tidak hanya diukur dari jumlah laporan yang masuk, tetapi juga dari kecepatan, ketepatan, dan kualitas tindak lanjut yang diberikan,” ujar Ahmad Syarief.

Ia mengingatkan admin dan pejabat penghubung agar tidak berhenti pada tahap menerima dan meneruskan laporan. Mereka diminta aktif memantau perkembangan penanganan hingga persoalan benar-benar ditindaklanjuti.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kepastian status laporan dalam aplikasi. Jika masyarakat memberikan tanggapan lanjutan, admin diminta segera merespons melalui sistem agar laporan yang sebenarnya sudah ditangani di lapangan tidak terus tercatat dalam status proses.

Diskominfo juga mendorong pemanfaatan fitur Form Manual pada SP4N-LAPOR!. Fitur ini memungkinkan pengaduan yang diterima melalui saluran lain, seperti tatap muka, telepon, WhatsApp, maupun media sosial, tetap dicatat dan terintegrasi dalam sistem.

Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh pengaduan masyarakat terdokumentasi dengan baik dan tidak terjadi penginputan berulang.

Selain pembenahan mekanisme pengaduan, seluruh perangkat daerah juga diminta bersinergi menghadapi penilaian kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Penilaian mencakup tiga indikator, yakni jumlah aduan dengan bobot 50 persen, kecepatan tindak lanjut sebesar 40 persen, serta performa pengelolaan pengaduan sebesar 10 persen.

Untuk kecepatan tindak lanjut, target rata-rata yang ditetapkan maksimal tiga hari kerja. Sementara indikator performa mencakup kelengkapan regulasi, surat keputusan tim, standar operasional prosedur (SOP), maklumat pelayanan, inovasi, hingga publikasi.

Dalam aspek keamanan informasi, Ahmad Syarief mengingatkan para pengelola agar menjaga kerahasiaan data pribadi pelapor, terutama ketika menangani pengaduan yang menggunakan fitur rahasia.

“Keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab petugas teknologi informasi, tetapi tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Bimtek ini dilaksanakan dalam dua tahap. Sesi pertama pada Senin (16/11/2026) diikuti admin dari 32 SKPD, kecamatan, 20 kelurahan, serta PTAM Intan Banjar.

Sementara sesi kedua dijadwalkan Kamis (19/11/2026), dengan peserta dari 10 puskesmas, 68 SDN, dan 14 SMPN di Kota Banjarbaru.

Melalui pembekalan tersebut, Diskominfo berharap pengelolaan pengaduan di seluruh perangkat daerah semakin tertib dan responsif. Namun, ukuran keberhasilannya tetap terletak pada sejauh mana laporan masyarakat ditangani secara cepat, transparan, dan benar-benar menghasilkan perbaikan pelayanan publik.

banner 325x300
banner 120x600