Jakarta, BeritaBanjarbaru.com
Perum BULOG menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh arah kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Oktober 2025.
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa produksi pangan, distribusi, serta pengelolaan air dan energi merupakan fondasi utama kekuatan bangsa yang harus menjadi prioritas pemerintah.
Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2025, produksi pangan nasional mencapai rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia. Salah satu indikatornya adalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola BULOG sempat menembus angka 4,2 juta ton pada Juni 2025, tertinggi sepanjang sejarah republik ini. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas program peningkatan produksi dan efisiensi distribusi pangan nasional.
Presiden juga memberikan apresiasi terhadap sektor pertanian nasional yang berhasil mencapai target swasembada pangan hanya dalam satu tahun, jauh lebih cepat dari target semula empat tahun. Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa ke depan masih ada tantangan besar yang harus dijawab, antara lain pencetakan lahan sawah baru, pembangunan infrastruktur logistik pangan, dan penguatan rantai nilai pertanian dari hulu ke hilir.
Peran Strategis BULOG dalam Ketahanan Pangan Nasional
Sebagai BUMN pangan yang mendapat mandat langsung dari pemerintah, Perum BULOG memiliki tanggung jawab utama menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan nasional.
Untuk itu, BULOG menjalankan sejumlah program strategis, antara lain:
Pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pokok (beras dan jagung pakan) guna memastikan pasokan cukup di seluruh wilayah.
Intervensi pasar melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar produsen dan konsumen terlindungi dari fluktuasi harga.
Penyaluran Bantuan Pangan beras sebagai bagian dari jejaring sosial sekaligus stimulus ekonomi.
Modernisasi sistem logistik pangan, termasuk pembangunan dan optimalisasi gudang berteknologi tinggi serta penerapan digitalisasi dalam rantai pasok.
Langkah Konkret Menindaklanjuti Arahan Presiden
Menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo, Perum BULOG telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional:
Menjaga stok beras nasional dengan memastikan distribusi merata hingga daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Memperkuat serapan gabah petani sesuai kebijakan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) menjadi Rp6.500/kg, agar petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik. Kebijakan ini juga berdampak positif terhadap peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai 123, tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Pembangunan 100 titik infrastruktur logistik pangan baru di wilayah strategis, dilengkapi fasilitas modern dan sistem digital pemantauan stok.
Dukungan terhadap program cetak sawah baru seluas 480.000 hektare, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah.
Memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan petani, koperasi, UMKM, BUMDes, BUMN pangan, hingga TNI/Polri dan pemerintah daerah untuk memperluas jaringan distribusi dan mempercepat penyerapan hasil panen.
Pernyataan Direksi BULOG
Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa arahan Presiden Prabowo menjadi panduan strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
“BULOG siap menjadi garda terdepan dalam menjaga stok, menstabilkan harga, dan memperkuat infrastruktur pangan agar masyarakat memperoleh akses pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan,” tegas Ahmad Rizal.
Ia menambahkan, sinergi lintas lembaga dan dukungan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci mewujudkan Indonesia mandiri dan berdaulat pangan.
Penutup
Sejalan dengan pesan Presiden bahwa “produksi, distribusi, dan pengelolaan air serta energi adalah fondasi kekuatan bangsa,” BULOG mengajak seluruh pihak — mulai dari petani, pelaku usaha, pemerintah daerah hingga masyarakat luas — untuk berperan aktif menjaga ketahanan pangan nasional, bukan hanya demi stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk menegakkan kedaulatan dan kesejahteraan bangsa.
