Banjarbaru, BeritaBanjarbaru.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menegaskan komitmennya mendukung pengendalian inflasi nasional melalui optimalisasi distribusi komoditas strategis, seperti beras, minyak goreng, dan bawang putih.
Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perdagangan yang digelar secara virtual di Command Center Kalsel, Banjarbaru, Senin (14/7/2025).
Pemprov Kalsel, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel, terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menyalurkan minyak goreng rakyat MINYAKITA serta menjaga stabilitas harga beras melalui program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, rata-rata harga MINYAKITA di Kalimantan per 10 Juli 2025 berada pada Rp17.048/liter atau 8,59 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Meski demikian, tren penurunan harga secara nasional menjadi sinyal positif bahwa upaya distribusi ke pasar rakyat mulai menunjukkan hasil.
Distribusi MINYAKITA di Kalsel dinilai perlu ditingkatkan melalui kerja sama erat antara BUMN Pangan (Perum BULOG dan ID FOOD) serta pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan.
Pemerintah pusat mendorong distribusi dilakukan langsung ke pedagang pengecer di pasar rakyat secara rutin dan merata untuk menekan harga di tingkat konsumen.
“Untuk komoditas beras, Kalsel termasuk dalam 35 provinsi dengan harga beras premium di atas HET.
Pemerintah, melalui BAPANAS, menargetkan penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga akhir 2025, termasuk untuk daerah yang mengalami lonjakan harga signifikan,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw.
Sementara itu, realisasi impor bawang putih nasional baru mencapai 50,14 persen dari alokasi Perizinan Impor (PI) yang diterbitkan.
Pemerintah daerah, termasuk Kalsel, diminta memantau distribusi bawang putih agar merata di pasar rakyat, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor lebih dari 95 persen.
Kemendagri dan Kemendag juga mendorong kerja sama perdagangan antarwilayah (KAD) guna memperkuat keterkaitan ekonomi antara daerah produsen dan konsumen.
Kalsel disebut memiliki peluang memanfaatkan skema tersebut, baik sebagai wilayah distribusi maupun penyalur produk unggulan daerah.
Kementerian Perdagangan mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, BUMN Pangan, serta pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Provinsi Kalsel diharapkan terus memperkuat pemantauan, pelaporan distribusi, serta berperan aktif menjaga stabilitas ekonomi daerah. (MC Kalsel)
