Banjarbaru, BeritaBanjarbaru.com – Komisi II DPRD Banjarbaru mengungkap dugaan adanya perbedaan kualitas beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang beredar di pasaran meski menggunakan kemasan, label, dan harga jual yang sama.
Temuan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Banjarbaru bersama Bulog, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), serta UPT Pasar, Kamis (18/6/2026). Rapat ini merupakan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan yang sebelumnya dilakukan di Pasar Bauntung Banjarbaru.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarbaru, Liana, S.Sos, mengatakan pihaknya meminta penjelasan dari Bulog terkait temuan beras SPHP yang memiliki kualitas berbeda meski dipasarkan dengan identitas produk yang sama.
“Saat turun ke lapangan, kami menemukan beras SPHP dengan kemasan dan label yang identik, tetapi kualitas isi berasnya berbeda. Namun harga jualnya tetap sama. Ini yang kami pertanyakan dan minta klarifikasi dari Bulog,” ujarnya.
Menurut Liana, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kualitas produk yang mereka beli. Karena itu, jika terdapat perbedaan mutu beras, harus ada penanda khusus pada kemasan maupun penyesuaian harga jual.
“Kalau kualitasnya berbeda, jangan menggunakan kemasan yang sama. Harus ada pembeda yang jelas agar konsumen mengetahui produk yang dibelinya. Bila kualitasnya lebih rendah, harga juga seharusnya disesuaikan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Bulog menjelaskan sebagian beras yang beredar merupakan stok lama yang tetap harus disalurkan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Penggunaan kemasan lama disebut sebagai langkah efisiensi untuk menekan biaya pengadaan kemasan baru.
Namun, DPRD menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen sekaligus pedagang. Pasalnya, pedagang kesulitan menjual beras dengan kualitas lebih rendah ketika harga yang ditetapkan tetap sama dengan beras berkualitas lebih baik.
“Pedagang akhirnya harus mengurangi margin keuntungan agar beras tersebut bisa terjual. Ini tentu menjadi beban tambahan bagi mereka,” kata Liana.
Selain persoalan kualitas beras SPHP, Komisi II DPRD Banjarbaru juga menyoroti distribusi minyak goreng Bulog yang dinilai masih terbatas. Saat ini, mitra Bulog di Pasar Bauntung hanya menerima alokasi sekitar 200 dus per minggu, sementara permintaan masyarakat terus meningkat.
Liana menilai perlu adanya perluasan jaringan mitra penyalur agar distribusi kebutuhan pokok dapat menjangkau masyarakat secara lebih optimal. Berdasarkan data yang diterima DPRD, saat ini hanya terdapat dua pedagang di Pasar Bauntung yang menjadi mitra resmi Bulog.
“Kalau masyarakat masih kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok, pemerintah harus lebih proaktif mendampingi pedagang lain agar bisa menjadi mitra Bulog. Jangan menunggu, tetapi harus jemput bola,” ujarnya.
Meski demikian, Komisi II mencatat kondisi harga bahan pokok di Banjarbaru saat ini relatif stabil. Beberapa komoditas bahkan mengalami penurunan harga, termasuk telur ayam.
DPRD berharap koordinasi antara Bulog, Disperindag, dan UPT Pasar semakin diperkuat guna menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kualitas bahan pokok yang beredar sesuai dengan hak konsumen.
“Hasil rapat ini akan kami tindak lanjuti melalui fungsi pengawasan DPRD. Kami ingin pengawasan terhadap distribusi dan kualitas bahan pokok lebih optimal agar persoalan serupa tidak kembali terjadi,” pungkas Liana.
