BANJARBARU, Beritabanjarbaru.com – Penguatan peran camat menjadi salah satu perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendorong percepatan pembangunan nasional. Camat dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan program di tingkat daerah hingga desa dan kelurahan.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Camat se-Indonesia yang digelar Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Jakarta.
Menariknya, Kalimantan Selatan diwakili Camat Banjarbaru Selatan, Muhammad Firmansyah, dalam kegiatan yang diikuti camat dari berbagai daerah di Indonesia tersebut.
Rakornis dibuka Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Safrizal ZA, M.Si. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa camat bukan sekadar menjalankan fungsi administratif kewilayahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab menggerakkan dan mengoordinasikan pelaksanaan program pemerintah.
Menurut Safrizal, posisi camat sangat penting untuk memastikan berbagai program prioritas Presiden dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Camat memiliki peran strategis sebagai penggerak, koordinator, dan penghubung antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa dan kelurahan guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap penguatan koordinasi antarcamat dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah hingga ke tingkat kewilayahan.
Sementara itu, Muhammad Firmansyah mengatakan kehadirannya di Jakarta merupakan bentuk keterwakilan camat se-Kalimantan Selatan dalam agenda koordinasi nasional tersebut.
“Saya di Jakarta mewakili Camat se-Kalsel menghadiri acara Kemendagri,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sejumlah hal yang menjadi penekanan dalam Rakornis berkaitan dengan program prioritas Presiden, terutama penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta pemerataan pembangunan.
Menurutnya, ketiga sektor tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program Presiden tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tapi juga penguatan ekonomi, infrastruktur dan pemerataan pembangunan,” tandasnya.
Melalui forum tersebut, penguatan peran camat diharapkan tidak berhenti pada koordinasi antarpemerintahan, tetapi juga mampu diterjemahkan menjadi langkah konkret di wilayah masing-masing.
Dengan posisi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, camat diharapkan dapat memastikan kebutuhan dan persoalan di tingkat bawah menjadi bagian dari perhatian dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.
