Banjarbaru, BeritaBanjarbaru.com – Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah di SMPN 1 Banjarbaru kini memunculkan polemik serius. Bukan semata soal jabatan yang diperebutkan, namun dugaan adanya intervensi dari anggota DPRD Banjarbaru dalam prosesnya.
Koordinator Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD), Rachmadi, menegaskan bahwa aduan yang pihaknya ajukan bukan sekadar menyoroti soal jabatan kepala sekolah.
“Yang menjadi perhatian kami adalah dugaan keterlibatan pihak eksternal, khususnya anggota DPRD, dalam proses pengisian jabatan. Ini menyangkut independensi dan integritas birokrasi,” tegasnya.
Menanggapi laporan itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Banjarbaru, Emir Nahl Kharisma, memastikan pihaknya telah menerima aduan dan akan melakukan pendalaman.
“Kami akan tindak lanjuti sesuai mekanisme yang ada,” ujarnya.
Sementara itu, anggota BK DPRD Banjarbaru, Sisca Monalisa, menekankan bahwa prinsip praduga tak bersalah akan tetap dipegang dalam proses pemeriksaan.
“Ini bisa menjadi kasus yang sangat penting untuk diselidiki, terutama dalam konteks menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap proses administrasi pemerintahan,” ucapnya.
Menurutnya, jika benar ada intervensi, tentu ini bisa menjadi masalah yang lebih besar, karena bisa menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap integritas lembaga-lembaga tersebut.
