DPRD BANJARBARU BERIKAN CATATAN

Banjarbaru, BeritaBanjarbaru.com – Sebelumnya, DPRD Banjarbaru menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPj) Walikota Banjarbaru Tahun 2020. Namun DPRD Banjarbaru memberi catatan terhadap pihak eksekutif.

Catatan yang dimaksud tentang belum adanya laporan mengenai BLUD ke dalam LKPj urusan kesehatan. Berdasarkan catatan DPRD Banjarbarum alokasi Jasa Pelayanan RSD Idaman Banjarbaru TA 2020 belum sesuai dengan perundang-undangan. Total anggaran Rp 47.458.528.006 atau sebesar 55,8% dari pendapatan BLUD TA 2020, Rp 85 miliar.

Realisasi dana BLUD TA 2020 mencapai Rp 91.171.672.772 atau melebihi alokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp86.908.591.335. “Dari DPRD, ini terlalu mengada-ngada karena hampir kurang lebih Rp 4.263.081.437 anggaran melebihi, dan ini sangat tidak wajar dari sisi anggaran,” ucap Sekretaris Komisi II DPRD Banjarbaru Windi Novianto.

Hal tersebut, Windi mensinyalir kinerja Dewan Pengawas (Dewas) BLUD belum maksimal. Maka, DPRD Banjarbaru meminta kepada BPK RI perwakilan Kalsel, untuk melakukan audit investigasi penggunaan BLUD RSD Idaman Banjarbaru.

DPRD Banjarbaru juga mengusulkan audit eksternal, Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik terkait pendalaman besaran realisasi dari alokasi anggaran RSD Idaman. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) nomor 79 tahun 2018, sebagai fasilitas kesehatan RSD Idaman dituntut professional, tak terkecuali dalam pengelolaan dana BLUD.

Sementara itu, Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah menambahkan, secara umum LKPj Tahun 2020 menunjukkan kemajuan yang baik. “Berharap semua catatan itu bisa diperbaiki pihak eksekutif,” ungkapnya.

Wakil Walikota Banjarbaru Wartono menanggapi, mengakui adanya kejanggalan yang ditemui DPRD Banjarbaru. Namun katanya, itu hanya misskomunikasi atau kesalahpahaman dan akan segera diluruskan pihak RSD Idaman Banjarbaru.

“Semua rekomendasi akan kami jalankan, saya rasa semuanya akan selesai,” katanya.

DPRD Banjarbaru juga menegur SKPD lainnya terkait serapan anggaran yang minim. Serta keterbatasan data belanja daerah yang tidak transparan dan akuntabel. (Adv)