RAPAT DIGELAR BAHAS ELPIJI MAHAL DAN LANGKA

0
BeritaBanjarbaru.com – Pemko Banjarbaru menggelar rapat di Balai Kota, Jumat (13/9). Rapat yang digelar untuk menyikapi mahalnya harga gas Elpiji 3 Kg yang terjadi di Kota Banjarbaru itu dihadiri Wakil Walikota, Pertamina Kalsel, BIN dan Kepolisian, Bulog, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, BPS, serta unsur terkait lainnya.
Dalam rapat itu, Pertamina menjelaskan, dari 261 pangkalan di Banjarbaru, hampir 100 persen taat aturan. Suplai gas Elpiji, menurut Pertamina lancar dan normal. Sementara tentang harga gas yang mahal di tingkat pengecer, di luar kewenangan Pertamina.

“Pertamina sebagai operator melaksanakan distribusi sesuai alokasi yang ada. Harganya pun normal Rp17.500,- per tabung 3 Kg. Malah sudah empat pangkalan yang kita putus kerjasama karena tidak taat aturan. Kita bisa saja membantu sampai ke bawah asal sesuai aturan,” ujar Muhammad Hasanuddin, Junior SE Rayon III Pertamina Kalimantan Selatan.

Pemko Banjarbaru, ujar Hasanuddin, dapat berperan dalam soal gas Elpiji 3 Kg dengan menerbitkan peraturan daerah atau peraturan Walikota. “Dapat dibuat Perda atau Perwali yang mengatur pendistribusian dan data jumlah warga miskin di Banjarbaru. Di rapat tadi sih, masih membahas merumuskan bagaimana distribusi tepat sasaran. Dinsos dan Koperasi Disdag dapat mengatur masyarakat yang berhak menerima. Pertamina siap membantu Pemko jika itu sudah menjadi aturan Pemkot,” katanya.

Untuk mengatur itu, Pemko dapat melibatkan dinas terkait  dan aparat penegak hukum setempat.

Menanggapi hal yang disampaikan Pertamina, Wakil Walikota Banjarbaru H Darmawan Jaya Setiawan kepada BeritaBanjarbaru.com mengatakan, perilaku masyarakat menjadi indikator terjadinya kemahalan harga gas bersubsidi itu.

“Tanggungjawab Pemko sebatas menyadarkan dan membuat sistem pendistribusian ke warga saja.¬† Memang kupon dan karcis sudah diterapkan. Tapi belum efektif karena tak mencantumkan nama atau identitas warga. Kan jadi susah. Saya sudah perintahkan untuk menggunakan data di Dinas Sosial. Itu kita, membuat sistem berbasis data,” ucapnya.

Pemko, seperti yang disampaikan Walikota kepada Wakapolres, ujar Darmawan Jaya, diminta untuk memberikan efek jera. “Pak Wali sudah menyampaikan ke Wakapolres untuk menindak pelaku atau oknum yang membuat harga gas menajdi mahal. Biar ada efek jera,” ujar Wakil Walikota.

Terkait harga, ditambahkan Wakil Walikota, adalah kewenangan kepolisian. Pemko dapat turun bersama sepeti saat hari besar keagamaan atau ada temuan dan terjadi tindakan pelanggaran hukum, ujar Darmawan Jaya. (Rudy Azhary)